JAKARTA - Tahun 2025 menjadi tahun penting bagi upaya pemerintah Indonesia dalam menekan praktik judi online (judol). 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa angka transaksi judi online sepanjang tahun ini mencapai Rp155 triliun, menurun drastis hingga 57 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencapai Rp359 triliun. 

Penurunan ini menjadi bukti keberhasilan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam membatasi akses masyarakat terhadap praktik ilegal tersebut, sekaligus menjadi indikator efektivitas kebijakan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh judi online.

Penurunan Transaksi Judi Online dan Dampaknya

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menjelaskan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, bahwa penurunan transaksi judi online ini bukan sekadar angka statistik, tetapi mencerminkan dampak nyata dari kebijakan yang diterapkan.

 “Jika 12 bulan sepanjang tahun 2024, transaksi judi online itu sudah sampai mencapai Rp359 triliun, per hari ini pada tahun 2025 kita berhasil menekan sampai Rp155 triliun. Sampai kuarter ketiga di tahun 2025,” kata Ivan.

Selain penurunan total transaksi, jumlah deposit para pemain judi online juga mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2024, total deposit mencapai Rp51 triliun, sedangkan tahun ini hanya Rp24,9 triliun, atau turun lebih dari 45 persen. Penurunan ini menjadi salah satu indikator nyata bahwa akses masyarakat terhadap judi online semakin terbatas.

Kolaborasi Pemerintah dalam Pemberantasan Judi Online

Ivan Yustiavandana menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, terutama antara PPATK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Menurutnya, pemerintah berhasil menurunkan akses masyarakat terhadap situs judi online hingga 70 persen.

 “Ini tentunya berkat kolaborasi kita semua, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital. Ini membuktikan bahwa telah terjadi penurunan akses masyarakat sampai 70 persen terhadap situs-situs judi online,” ujar Ivan.

Selain pemblokiran situs judi online, pemerintah juga melakukan pemblokiran rekening yang terafiliasi dengan praktik judi daring. Langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk menindak tegas setiap jalur yang memungkinkan judi online tetap berjalan. 

Dengan tindakan ini, aliran dana dari judi online ke masyarakat yang rentan diminimalkan, sekaligus melindungi perekonomian digital dari dampak negatif praktik ilegal.

Profil Pemain Judi Online di Indonesia

Berdasarkan data PPATK, mayoritas pemain judi online masih berasal dari kalangan berpenghasilan rendah. Sekitar 80 persen dari total pemain memiliki penghasilan Rp5 juta ke bawah per bulan. Jumlah pemain kategori ini menurun drastis sebesar 67,92 persen dibandingkan tahun 2024. 

Secara keseluruhan, jumlah pemain judi online berkurang 68,32 persen dibandingkan tahun lalu. Penurunan ini menunjukkan bahwa langkah-langkah pemerintah tidak hanya menekan jumlah transaksi, tetapi juga berhasil membatasi akses kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif judi online.

Fokus Pemerintah di Bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto

Ivan menekankan bahwa pemberantasan judi online menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Jumlah transaksi terkait judol bisa menyentuh angka lebih dari Rp1.000 triliun kalau tidak ada intervensi dari pemerintah, dan dengan ada kolaborasi kuat. Makanya di kuarter ketiga tahun ini angkanya hanya menyentuh Rp155 triliun,” katanya.

Upaya ini tidak hanya menekan transaksi judi online, tetapi juga mendukung program Asta Cita, yang menekankan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat dari praktik ilegal. Langkah-langkah tegas ini juga bertujuan untuk menciptakan iklim sosial yang lebih sehat dan ekonomi digital yang lebih produktif.

Respons Menteri Komunikasi dan Digital

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menanggapi capaian PPATK dengan pandangan positif, meski tetap menekankan pentingnya kolaborasi yang berkelanjutan. Menurutnya, penurunan transaksi judi online adalah kabar baik, namun pemerintah tidak boleh berhenti sampai di sini.

 “Kami mohon maaf, jika tentu belum bisa semaksimal mungkin, namun ini kami sampaikan sebagai progress report (pembaruan laporan) kepada masyarakat,” ujar Meutya.

Menkominfo menegaskan bahwa kolaborasi yang telah terjalin harus diperkuat, dengan penekanan pada edukasi dan kesadaran masyarakat. Pemblokiran situs dan rekening menjadi langkah awal, namun untuk memastikan praktik judi online benar-benar berkurang, masyarakat juga perlu memahami risiko dan dampak negatif yang ditimbulkannya.

Dampak Sosial dan Ekonomi Penurunan Judi Online

Penurunan transaksi judi online memiliki dampak positif yang lebih luas. Tidak hanya mengurangi kerugian finansial masyarakat, tetapi juga menekan potensi masalah sosial dan kriminalitas yang sering muncul akibat praktik ini. 

Dengan menurunnya jumlah pemain dan transaksi, masyarakat berpenghasilan rendah lebih terlindungi dari risiko kehilangan tabungan atau terjerat hutang karena judi online.

Selain itu, langkah ini juga memberikan efek positif terhadap stabilitas ekonomi digital. Aliran dana yang sebelumnya digunakan untuk judi online kini dapat dialihkan ke aktivitas produktif, seperti investasi legal, usaha mikro, atau pengembangan ekonomi masyarakat. 

Dengan demikian, penurunan transaksi judi online menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk membangun ekonomi digital yang lebih sehat.

Capaian PPATK dan Kominfo menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam menekan judi online telah berjalan efektif. Penurunan transaksi hingga lebih dari 50 persen, berkurangnya jumlah pemain, dan terbatasnya akses ke situs ilegal menunjukkan hasil nyata dari kebijakan kolaboratif lintas kementerian.

Namun, tantangan tetap ada. Pemerintah perlu terus memperkuat pengawasan, edukasi, dan implementasi kebijakan untuk memastikan praktik judi online tidak kembali marak. Dukungan masyarakat juga penting, terutama dalam melaporkan praktik ilegal yang masih terjadi.

Dengan kerja sama yang konsisten, edukasi publik, dan pengawasan ketat, pemerintah optimistis tren penurunan transaksi judi online akan terus berlanjut. 

Upaya ini menjadi bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya dalam melindungi masyarakat, memperkuat ekonomi digital, serta menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan produktif.