WAMENA- Kementerian Kehutanan mendorong Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar menggencarkan program penanaman pohon sebagai langkah krusial dalam upaya melestarikan hutan serta mendukung target net zero emission 2030.
Dalam kunjungan kerjanya di Wamena, Dewan Penasihat Ahli Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Kemenhut, Ruanda Agung Sigardiman, menyerahkan bibit pohon secara simbolis kepada Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Papua Pegunungan, Lince Kogoya.
Langkah ini merupakan tindakan sistematis guna memulihkan tutupan hutan yang berkurang akibat perluasan permukiman dan pembangunan infrastruktur perkantoran.
Ruanda menegaskan bahwa hutan di Papua Pegunungan bukan sekadar kekayaan alam, melainkan “benteng terakhir” penyerap karbon bagi Indonesia.
Dengan tutupan hutan yang masih di atas 70 persen, wilayah ini menjadi penyimpan karbon terbesar di Indonesia—berbeda jauh dengan kondisi Pulau Jawa yang hanya menyisakan 18 persen, maupun wilayah Sumatera dan Kalimantan yang terus terdegradasi akibat eksploitasi serta kebakaran hutan.
“Papua adalah harapan terakhir kami untuk menjaga keseimbangan iklim nasional,” ujar Ruanda. “Kalau hutan di sini rusak, maka seluruh upaya penurunan emisi di pulau-pulau lain akan sia-sia.”
Program FOLU Net Sink 2030 yang digagas Kemenhut bertujuan meningkatkan tutupan hutan melalui kegiatan reboisasi, restorasi lahan, serta pemberdayaan masyarakat adat. Di Papua Pegunungan, metode ini dirancang berbasis kearifan lokal dengan melibatkan komunitas adat sebagai penjaga hutan sekaligus pelaku utama penanaman.
Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, mengakui terdapat tantangan besar terkait perubahan fungsi hutan menjadi kawasan permukiman dan jalan. Meski begitu, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memulihkan fungsi ekologis hutan sekaligus melindungi hak masyarakat adat atas tanah ulayat.
Dengan kondisi hutan tropis yang masih terjaga, Papua Pegunungan tidak hanya menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati, tetapi juga berfungsi sebagai penyangga iklim dunia. Kemenhut kini berupaya mengubah paradigma: dari memandang hutan sebagai sumber bahan baku, menjadi aset strategis nasional yang wajib dijaga demi masa depan.