TANGERANG SELATAN - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bahwa energi nuklir dengan emisi karbon rendah serta densitas energi yang tinggi mempunyai potensi besar untuk menopang transisi energi di Indonesia.
Langkah ini diambil guna memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang diperkirakan bakal terus meningkat hingga tahun 2060, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi di dalam negeri.
Kepala Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir (PRTRN) BRIN, Topan Setiadipura, memaparkan bahwa energi nuklir memegang peranan yang sangat strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional serta mendukung masa depan kelistrikan hingga 2060.
“Dengan emisi karbon rendah dan densitas energi tinggi, nuklir dinilai mampu memperkuat ketahanan energi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan industrialisasi,” terangnya, saat menyampaikan paparan berjudul “Mencari Jalan Pecah Telor PLTN: Gerbang Menuju Industrialisasi Energi Baru Nasional.” dalam bertajuk “Strengthening the Manufacturing and Industrial Ecosystem of Nuclear Power Plant Component Systems Towards a Sustainable National Nuclear Supply Chain” di Gedung 720 KST. BJ. Habibie Serpong, Rabu (3/6).
Lebih lanjut, Topan menguraikan bahwa proyeksi kebutuhan listrik pada tahun 2060 akan menyentuh angka 443 GWe dengan tingkat konsumsi per kapita sebesar 5.039 kWh, sehingga nuklir diproyeksikan menjadi pilar utama pengganti batu bara sekaligus pelengkap energi terbarukan lain yang belum stabil.
Beliau juga menambahkan bahwa negara-negara maju sudah sejak lama mengandalkan nuklir untuk menyokong sektor ekonomi dan industri mereka, sedangkan negara berkembang seperti Turki, Bangladesh, dan Mesir kini telah memulai langkah nyata membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
“Indonesia memiliki kesiapan untuk memasuki era energi nuklir. Untuk itu, BRIN mendorong kolaborasi dengan negara pemasok teknologi nuklir, antara lain Korea Selatan, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Inggris, Rusia, dan Tiongkok, guna memperkuat transfer pengetahuan, kapasitas industri nasional, serta berbagi tantangan dan risiko pembangunan PLTN secara lebih efektif,” jelas Topan.
Topan berpendapat bahwa Indonesia harus menjalankan pengembangan beragam tipe reaktor secara bersamaan, mulai dari PLTN skala besar berkapasitas sekitar 1 GWe, Small Modular Reactor (SMR) berukuran 10–300 MWe, hingga mikroreaktor di bawah 10 MWe untuk kebutuhan kawasan kepulauan maupun daerah terisolasi.
Beliau menekankan bahwa keberhasilan merealisasikan PLTN pertama merupakan momentum krusial yang tidak cuma berfokus pada penyediaan daya listrik, melainkan juga demi perluasan struktur industri, penguatan kapabilitas teknologi dalam negeri, serta kemandirian negara.
Di lokasi yang sama, Sidik Permana perwakilan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menilai bahwa kesuksesan dalam mendirikan PLTN tidak semata-mata bergantung pada kesiapan teknologi reaktornya saja, melainkan juga kesiapan sektor industri domestik dalam memproduksi komponen yang lolos standar keselamatan dunia.
Beliau menjabarkan bahwa seluruh komponen PLTN dirancang untuk beroperasi di bawah situasi yang sangat ekstrem, seperti paparan radiasi, tekanan dan suhu yang tinggi, serta durasi operasional yang panjang, sehingga penguasaan manufaktur presisi dan teknologi material tingkat lanjut menjadi penentu utama.
Sidik menggarisbawahi bahwa penguatan jaringan pasok nuklir di dalam negeri wajib diakselerasi lewat peningkatan kapasitas produksi manufaktur, penelitian komponen dan material, sistem penjaminan mutu, hingga kompetensi SDM.
Beliau menyebutkan bahwa keterpaduan antara pihak kampus, lembaga riset, sektor industri, serta jajaran pemerintah menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem industri nuklir yang kompetitif.
Indonesia dinilai memiliki prospek cerah untuk masuk ke dalam jaringan pasok nuklir internasional apabila berhasil meningkatkan kompetensi desain, rekayasa, pengujian, serta manufaktur komponen secara bertahap, agar proyek PLTN ini mampu memberikan nilai tambah nyata bagi perekonomian lewat pertumbuhan industri teknologi tinggi.
Sementara itu, Indarta Kuncoro Aji dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) memberikan catatan bahwa realisasi energi nuklir di tanah air membutuhkan sokongan kuat dari aspek regulasi, kelembagaan, serta sistem pendanaan sebagai pilar fundamental.
Beliau menguraikan bahwa kesiapan di sektor industri dan teknologi wajib berjalan beriringan dengan aturan hukum yang tegas, pembiayaan yang sifatnya berkelanjutan, serta koordinasi antarlembaga yang berjalan optimal.
Rekam jejak serta pengalaman Indonesia dalam menggarap berbagai proyek infrastruktur strategis dianggap bisa menjadi basis acuan dalam merumuskan skema pendanaan serta tata kelola PLTN.
Beliau memandang pentingnya pembentukan wadah koordinasi nasional berupa Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) demi menyatukan persiapan program nuklir yang mencakup regulasi, kebijakan, pendanaan, penyiapan SDM, hingga keterlibatan sektor industri.
Keberadaan NEPIO dirasa sangat krusial agar seluruh pemangku kebijakan dapat bergerak secara terpadu dan selaras dengan panduan dari International Atomic Energy Agency (IAEA).
Indarta mengingatkan bahwa pengerjaan program nuklir nasional harus menggunakan metode whole-of-government dan whole-of-nation supaya setiap komponen bangsa bisa ikut andil dalam menyusun ekosistem energi nuklir yang aman sekaligus berkelanjutan.
Beliau mengemukakan bahwa agenda pembangunan PLTN bukan sekadar proyek penyediaan energi listrik biasa, melainkan instrumen politik strategis guna mengatrol kapasitas teknologi nasional, daya saing sektor industri, serta ketahanan energi bangsa.
Sinergi yang solid antara lembaga riset, universitas, pelaku industri, pemerintah, hingga mitra global menjadi kunci utama dalam memperkokoh rantai pasok nuklir nasional demi menyokong ketahanan energi menuju visi Indonesia Emas 2045 dan target net zero emission pada 2060.