WASHINGTON DC - Amerika Serikat (AS) dan Iran dikabarkan telah mencapai kesepakatan, termasuk rencana pembukaan kembali Selat Hormuz seperti kondisi sebelum perang. Kesepakatan ini dilaporkan terwujud berkat komitmen Iran untuk memusnahkan stok uranium yang diperkaya tinggi.
Dirangkum dari berbagai sumber pada Senin (25/5/2026), kabar mengenai kesepakatan tersebut dilaporkan oleh media terkemuka AS, New York Times (NYT), sebagaimana dilansir Anadolu Agency. Pejabat AS yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa kesepakatan itu belum ditandatangani dan masih menunggu restu akhir dari Presiden AS Donald Trump serta pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei.
Proses finalisasi ini diperkirakan memakan waktu beberapa hari. Pejabat AS tersebut menekankan bahwa teknis pemusnahan uranium milik Iran masih dalam tahap negosiasi.
Menurut pejabat AS yang dikutip NYT, proposal kesepakatan tersebut tidak mencakup pembahasan pasokan rudal Iran maupun moratorium pengayaan uranium. Masalah-masalah tersebut diharapkan dapat diselesaikan dalam negosiasi lanjutan.
Media AS lainnya, Fox News, melaporkan bahwa Washington mengindikasikan kemungkinan adanya 'akomodasi signifikan' terkait pelonggaran sanksi jika Iran menyetujui konsesi mengenai pasokan uranium yang diperkaya tinggi.
"Rencana kami adalah menangani seluruh pasokan material yang diperkaya milik mereka," ujar pejabat Washington tersebut.
Ia menyebut pemerintah AS melihat Iran melakukan 'akomodasi yang serius' yang belum pernah terjadi dalam negosiasi sebelumnya.
Selain itu, pejabat tersebut menegaskan bahwa penolakan terhadap gagasan mekanisme 'tarif tol' di Selat Hormuz tetap berlaku, karena pengaturan semacam itu tidak dapat diterima dan belum pernah diusulkan oleh kedua pihak.
Di sisi lain, CBS News melaporkan bahwa pemerintah AS memandang kesepakatan yang muncul lebih kuat daripada kesepakatan nuklir tahun 2015 era Barack Obama.
Sebagai bagian dari kesepakatan, AS akan mencabut blokade terhadap kapal yang beroperasi di pelabuhan Iran, sementara Komando Pusat AS (CENTCOM) bersama mitra Teluk akan memastikan keamanan navigasi di Selat Hormuz. Sejumlah pejabat tinggi AS, termasuk Wakil Presiden JD Vance, juga terlibat dalam perundingan ini.
Apa Saja Isi Kesepakatan Itu?
Laporan Axios menyebut kesepakatan ini mencakup perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari dan pembukaan kembali Selat Hormuz yang sempat ditutup Teheran sejak akhir Februari.
Berdasarkan draf nota kesepahaman, Iran akan membersihkan ranjau di Selat Hormuz dan mengizinkan kapal melintas tanpa pungutan tol. Sebagai imbalannya, AS mencabut blokade pelabuhan dan memberikan pengecualian sanksi terbatas agar Iran dapat menjual minyak selama periode 60 hari.
Pejabat AS menyebut pengaturan ini sebagai 'bantuan berdasarkan kinerja'. Draf tersebut juga mencakup komitmen Iran untuk tidak mengupayakan senjata nuklir, menegosiasikan penangguhan pengayaan uranium, serta memusnahkan pasokan uranium yang diperkaya tinggi.
Pelonggaran sanksi lebih luas atau pencairan dana hanya akan dibahas selama gencatan senjata dan diimplementasikan pasca-verifikasi.
Selama gencatan senjata, pasukan AS di kawasan akan tetap berada di posisinya. Kesepakatan ini juga terkait dengan upaya mengakhiri perang Israel-Hizbullah. Sejumlah negara Arab dan Muslim, dengan Pakistan sebagai mediator sentral, mendukung upaya diplomatik tersebut.
Presiden Iran Tegaskan Tak Ada Keputusan Tanpa Izin Mojtaba Khamenei
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa pemerintahannya tidak mengambil keputusan tanpa persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei. Hal ini disampaikan Pezeshkian, seperti dilansir dari berbagai sumber, Senin (25/5/2026).
"Tidak ada keputusan di Republik Islam Iran yang akan diambil di luar kerangka Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) dan tanpa koordinasi serta izin dari pemimpin (tertinggi)," ujar Pezeshkian saat berbicara dalam pertemuan dengan kepala dan manajer Lembaga Penyiaran Republik Islam Iran (IRIB).
"Ketika sebuah keputusan diambil di bidang diplomasi, semua institusi, platform, dan gerakan harus mendukungnya sehingga suara yang tunggal dan koheren dapat disampaikan kepada dunia dari Republik Islam," ucapnya.
Pezeshkian menyebut musuh Iran berupaya membungkam suara kebenaran selama perang berlangsung.
"Jika kami semua bergerak bersama dalam kerangka (yang ditentukan oleh) pedoman Pemimpin (Tertinggi) dan menjaga solidaritas nasional, musuh tidak akan pernah mencapai tujuan mereka terhadap negara kami," ujarnya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, membenarkan adanya kemajuan pada sebagian besar isu. Namun, ia membantah penandatanganan perjanjian akan segera terjadi dalam waktu dekat.
"Memang benar bahwa kami telah mencapai kesimpulan pada sebagian besar isu yang sedang dibahas," kata Baghaei dalam konferensi pers, Senin (25/5). “Tetapi untuk mengatakan bahwa ini berarti penandatanganan perjanjian sudah dekat -- tidak ada yang dapat menyampaikan klaim semacam itu.”