BANDUNG - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan kepastian bahwa pemerintah tidak bakal mengatrol harga BBM subsidi maupun elpiji subsidi sepanjang harga minyak dunia rata-rata masih menyentuh angka 100 dollar AS per barrel.
Sikap tersebut diutarakan Bahlil kala menghadiri agenda Rakernas dan Rapimnas SOKSI yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (16/5/2026) malam.
"Kita sudah memutuskan bahwa harga BBM subsidi, elpiji subsidi, sampai dengan harga 100 dollar per barrel, tidak akan kita naikkan harga BBM. Tidak akan kita naikkan dengan berbagai macam konsekuensi," katanya.
Dia mengamini, tekanan dari gejolak energi global ini sempat memicu perdebatan di internal. Malahan, beberapa pihak sempat menyodorkan desakan agar pemerintah menaikkan harga BBM.
Akan tetapi, Bahlil menegaskan, bahwa pihak pemerintah tetap berdiri berpihak kepada masyarakat.
"Masa rakyat lagi susah, kita mau menaikkan harga BBM," ucapnya.
Arahan Presiden Prabowo
Menurut pemaparannya, garis kebijakan tersebut merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian dirumuskan secara bersama dengan Kementerian terkait serta sokongan dari pihak legislatif.
Bahlil pun mengulas andil dari para kader Partai Golkar dalam memformulasikan arah kebijakan pada sektor energi nasional. Menurut kacamata pandangnya, ketetapan ini tidaklah ringan, lantaran mesti memikul risiko tambahan beban subsidi di tengah situasi global yang tidak menentu saat ini.
"Jadi kalau boleh saya katakan, pengelolaan energi di masa yang tidak menentu ini sudah barang tentu kontribusi terbesarnya adalah perintah Bapak Presiden Prabowo, tapi Golkar bersama-sama Gerindra dalam mengeksekusi program-program pemerintah. Dan ini enggak gampang Bapak-Ibu semua, enggak gampang," katanya.
Soroti Ketimpangan Penguasaan SDA
Di samping membedah perihal energi, Bahlil turut menyoroti persoalan ketimpangan dalam penguasaan sumber daya alam (SDA) di tanah air. Dia membeberkan adanya lonjakan pundi-pundi kekayaan segelintir kelompok orang dalam kurun tujuh tahun belakangan, utamanya bagi mereka yang berkecimpung di dalam roda bisnis ESDM.
Oleh sebab itu, pemerintah menugaskannya untuk selekasnya melangsungkan reformulasi tata kelola perizinan tambang serta manajemen sumber daya alam supaya negara mampu meraup porsi pendapatan yang jauh lebih signifikan.
"Saya diperintahkan untuk segera melakukan satu reformulasi terhadap penataan dan sistem pemberian izin serta hak negara dalam pengelolaan tambang," katanya.
Dia juga menyinggung perihal legalisasi sumur minyak rakyat lewat payung regulasi yang tengah digodok oleh Kementerian ESDM. Menurut penilaiannya, selama ini warga pengelola sumur minyak tradisional kerap kali berbenturan dengan masalah hukum lantaran aktivitas produksinya belum memayungi regulasi yang benderang.
"Maka kita membuat terobosan hukum, saya membuat Permen untuk kita legalkan seluruh sumur-sumur rakyat agar mereka bisa bekerja tanpa ada ketakutan," katanya.