JAKARTA – Hasan Nasbi mengemban tugas baru untuk memperkuat bidang komunikasi dalam kabinet Prabowo Subianto guna memastikan diseminasi kebijakan berjalan lebih efektif.
Penempatan sosok yang dikenal sebagai pengamat politik ini dipandang sebagai upaya penyegaran di lini penyampaian pesan pemerintah kepada masyarakat luas.
Prabowo Subianto menilai perlunya koordinasi satu pintu yang lebih solid agar tidak terjadi simpang siur informasi mengenai program-program strategis nasional.
"Tugas baru ini fokus pada penguatan infrastruktur komunikasi agar pesan pemerintah sampai dengan jernih ke publik," ujar Hasan Nasbi, sebagaimana dilansir dari kompas.com, Selasa (28/4/2026).
Langkah ini juga mencakup digitalisasi kanal-kanal pengaduan serta penyediaan data yang lebih aksesibel bagi awak media maupun warga sipil.
Sistem komunikasi yang akan dibangun diharapkan mampu merespons isu-isu krusial secara real-time demi menjaga stabilitas opini publik.
Hasan Nasbi berpendapat, bahwa efektivitas sebuah kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami manfaat serta tujuan dari regulasi yang diterbitkan pemerintah.
Fokus utamanya adalah membangun narasi positif yang berbasis data faktual guna menangkal penyebaran hoaks yang sering mengganggu jalannya birokrasi.
"Kami akan memastikan bahwa komunikasi kabinet tidak hanya searah, tetapi juga menjadi pendengar yang baik bagi aspirasi rakyat," tegas Hasan Nasbi dikutip dari kompas.com, Selasa (28/4/2026).
Transformasi ini juga melibatkan pelatihan intensif bagi juru bicara kementerian agar memiliki keseragaman data dalam memberikan keterangan pers.
Evaluasi terhadap kanal media sosial instansi negara menjadi agenda 1 yang akan segera dieksekusi dalam beberapa pekan mendatang.
"Kerja besar ini menuntut transparansi penuh agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga dengan baik," tutur Hasan Nasbi melalui kompas.com, Selasa (28/4/2026).
Inovasi di sektor komunikasi ini diharapkan menjadi jembatan yang kokoh bagi jalannya roda pemerintahan Prabowo Subianto selama 5 tahun ke depan.