JAKARTA – Menteri Rini menekankan pentingnya akselerasi dukungan dalam evaluasi pengentasan kemiskinan guna memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan berdampak luas.
Peninjauan berkala terhadap program perlindungan sosial menjadi agenda prioritas pemerintah untuk mengukur efektivitas intervensi yang telah berjalan selama setahun terakhir.
Pemerintah berkomitmen untuk merombak skema birokrasi yang dinilai masih menghambat kelancaran distribusi logistik maupun dana bantuan di wilayah terpencil.
"Evaluasi ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan akselerasi dukungan yang lebih masif dari pemerintah daerah agar data penerima manfaat sinkron dengan pusat," ujar Rini, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, Selasa (28/4/2026).
Pemanfaatan teknologi digital dalam pemutakhiran basis data terpadu kesejahteraan sosial diharapkan mampu meminimalisir risiko salah sasaran dalam penyaluran subsidi.
Menteri Rini menjelaskan bahwa keterlibatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi mesin tambahan dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan.
Menteri Rini berpendapat, bahwa kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak hanya terletak pada pemberian bantuan tunai, tetapi juga pada pemberdayaan skill produktif masyarakat.
Sinergi antara kementerian teknis dan lembaga non-pemerintah menjadi fondasi utama dalam menciptakan lapangan kerja baru di tingkat desa.
"Target kami adalah menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan melalui akselerasi dukungan modal usaha bagi pelaku UMKM di lapisan terbawah," tegas Rini dikutip dari berbagai sumber, Selasa (28/4/2026).
Laporan lapangan menunjukkan adanya peningkatan kemandirian ekonomi pada kelompok masyarakat yang mendapatkan pendampingan intensif selama 6 bulan terakhir.
Mekanisme pengawasan ketat akan diberlakukan untuk menjamin setiap sen anggaran negara digunakan secara transparan dan akuntabel bagi kepentingan rakyat.
"Transparansi dalam setiap tahapan program adalah harga mati agar akselerasi dukungan ini benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan," tutur Rini melalui berbagai sumber, Selasa (28/4/2026).
Langkah integrasi kebijakan ini diproyeksikan bakal mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan yang telah dicanangkan pemerintah pusat