JAKARTA - Upaya pemulihan pascabencana di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan perkembangan signifikan berkat sinergi kuat antarinstansi pemerintahan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, memberikan apresiasi secara terbuka atas kolaborasi yang terjalin antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di daerah terdampak. Pernyataan ini disampaikan usai peresmian hunian sementara bagi masyarakat terdampak di Kelurahan Simarpinggan, Kabupaten Tapanuli Selatan.
Menurut Tito, sinergi tersebut bukan sekadar jargon birokratis, tetapi nyata terlihat dalam pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang dijalankan secara efektif di berbagai wilayah. “Kami apresiasi apa yang disampaikan Gubernur Sumut, Pak Bobby soal bantuan penyediaan lahan membangun hunian tetap masyarakat. Saya menyampaikan ucapan terima kasih mewakili Bapak Presiden RI,” ujar Tito kepada media usai kegiatan tersebut.
Respons Cepat Pemda, Kunci Percepatan Pemulihan
Dalam proses pemulihan pascabencana, kolaborasi antarlevel pemerintahan, terutama provinsi dengan kabupaten/kota, menjadi faktor utama. Tito menilai bahwa respons cepat pemerintah daerah Sumut—di bawah koordinasi Gubernur Bobby Nasution—telah membantu mempercepat fase transisi dari tanggap darurat ke pemulihan jangka panjang.
Tito mengeklaim bahwa sejumlah langkah efisien telah dilakukan, termasuk pemindahan pengungsi ke hunian sementara yang lebih layak. “Salah satunya memastikan seluruh pengungsi telah dipindahkan ke hunian sementara atau hunian lain yang lebih layak dan nyaman,” jelasnya. Selain itu, dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui dana transfer ke daerah menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program rehabilitasi. Dana sekitar Rp6,3 triliun dialokasikan untuk wilayah Sumut, dengan Rp1,2 triliun di antaranya untuk provinsi dan sisanya untuk 33 kabupaten/kota. Tito menegaskan bahwa alokasi tersebut bisa digunakan sesegera mungkin sesuai ketentuan peraturan menteri keuangan terkait pemulihan pascabencana.
Prioritas pada Hunian dan Infrastruktur
Pemulihan pascabencana tak hanya berkutat pada hunian sementara. Dukungan yang diberikan oleh Pemprov Sumut juga mencakup penyediaan anggaran dana tunggu hunian kepada masyarakat terdampak sebagai jembatan menuju hunian tetap. Gubernur Bobby Nasution menyampaikan bahwa kewenangan berbagai pemda diperkuat agar proses mitigasi dan pemulihan berjalan sesuai porsinya masing-masing sambil memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.
Namun, kebijakan ini tidak selalu diikuti secara seragam di semua daerah. Di Tapanuli Selatan, misalnya, bupati setempat meminta agar sebagian bantuan dialihkan untuk memperbaiki akses jalan masyarakat yang terputus akibat banjir dan longsor. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan provinsi mengarahkan pada hunian, kebutuhan riil di lapangan tetap menjadi pertimbangan utama pemerintah kabupaten/kota.
Peraturan dan Teknis Penggunaan Anggaran
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga menyinggung soal aspek teknis penggunaan anggaran pascabencana. Ia menyampaikan bahwa penggunaan dana pendahuluan bisa dilakukan seraya menyiapkan petunjuk teknis dan peraturan gubernur (Pergub) terkait agar bisa langsung dipakai tanpa memerlukan pembahasan panjang di DPRD Sumut. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat terdampak.
“Pekan depan saya siapkan petunjuk teknisnya, dan buatkan Pergub-nya. Ini untuk beritahukan ke DPRD, sehingga tidak memerlukan pembahasan dan persetujuan dewan. Mengingat ini soal bencana,” tandasnya.
Tantangan dan Arah Kebijakan Selanjutnya
Meski progres pemulihan dinilai semakin efektif, tantangan di lapangan tetap nyata. Kerusakan infrastruktur seperti rumah, fasilitas umum, dan ruas jalan masih menjadi pekerjaan besar yang memerlukan perhatian lintas sektor. Menurut Tito, selain hunian sementara, prioritas berikutnya adalah memastikan akses dan layanan dasar masyarakat kembali normal sehingga kehidupan sosial serta ekonomi dapat pulih lebih cepat.
Upaya yang dilakukan Sumut mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah pusat melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas R3P). Satgas ini bertugas memastikan koordinasi efektif antarinstansi serta memastikan pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Dalam konteks ini, Tito menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan tidak hanya antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tetapi juga dengan kementerian/lembaga lain serta masyarakat, agar fase pemulihan tidak hanya berorientasi pada fisik, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi.