JAKARTA - Upaya pemulihan pascabanjir di Kota Padang memasuki fase percepatan setelah pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk menuntaskan normalisasi sungai dalam waktu lebih singkat.
Fokus tidak hanya diarahkan pada penyelesaian teknis infrastruktur, tetapi juga pada pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak agar aktivitas warga dapat kembali berjalan normal secepat mungkin.
Langkah tersebut terlihat dalam kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo ke sejumlah titik terdampak bencana banjir di Kota Padang, Sumatera Barat.
Pemerintah menilai percepatan penanganan menjadi kunci untuk mencegah risiko lanjutan, terutama mengingat kondisi cuaca dan potensi banjir susulan di wilayah tersebut.
Normalisasi sungai menjadi prioritas utama karena aliran air yang tersumbat dinilai memperbesar potensi genangan dan kerusakan lanjutan. Dengan percepatan pekerjaan, pemerintah berharap fungsi sungai dapat segera kembali optimal sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat sekitar.
Percepatan Normalisasi Sungai Jadi Fokus Utama
Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo menegaskan proses normalisasi aliran sungai terdampak bencana di Kota Padang akan dipercepat dengan mengoptimalkan pekerjaan di lapangan, termasuk kemungkinan opsi penerapan sistem kerja 24 jam.
"Normalisasinya kita percepat. Saya sampaikan kepada Kepala Balai, kalau memang diperlukan kita minta penyedia jasa untuk bekerja 24 jam, bisa dua shift atau tiga shift, terserah mekanisme penyedia jasa. Yang penting percepatan penyelesaian,” kata Dody Hanggodo Hanggodo.
Menurutnya, percepatan ini penting agar risiko banjir lanjutan dapat ditekan sekaligus memastikan masyarakat tidak terus berada dalam kondisi waswas. Pemerintah pusat juga ingin memastikan bahwa setiap tahapan penanganan berjalan efektif, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Peninjauan langsung dilakukan untuk melihat kondisi lapangan secara nyata serta mengevaluasi kebutuhan teknis yang diperlukan dalam proses normalisasi sungai. Pemerintah menilai kehadiran langsung di lokasi penting untuk mengambil keputusan yang cepat dan akurat.
Pelibatan Masyarakat Lewat Program Padat Karya
Selain percepatan teknis, Menteri PU juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat terdampak melalui program padat karya agar mata pencaharian mereka tidak terhenti akibat bencana.
“Saya minta Kepala Balai memikirkan bagaimana supaya ada program padat karya di sini. Sehingga masyarakat yang terdampak itu mata pencariannya tidak berhenti, tetap ada penghasilan hariannya,” ujarnya.
Program padat karya dipandang sebagai solusi strategis untuk menjawab dua tantangan sekaligus, yakni percepatan pemulihan infrastruktur dan keberlangsungan ekonomi warga. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, pemerintah berharap proses pemulihan dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pendekatan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap proses pemulihan, sehingga hasil pekerjaan dapat dijaga dan dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Arahan Presiden Jadi Landasan Pemulihan
Doddy menyebutkan pemberdayaan masyarakat terdampak merupakan arahan langsung Presiden dan menjadi bagian penting dalam proses pemulihan pascabencana.
“Arahan Pak Presiden jelas, masyarakat yang terdampak itu wajib diberdayakan. Mata pencariannya tidak boleh ikut putus. Karena itu kami berupaya cepat agar dampak buruk akibat kerusakan ini bisa segera teratasi, sekaligus membuka kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pekerjaan,” tegasnya.
Arahan tersebut menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berbicara soal perbaikan fisik, tetapi juga menyangkut keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah pusat menilai stabilitas ekonomi warga menjadi faktor penting dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Dengan keterlibatan masyarakat, proses pemulihan diharapkan tidak menimbulkan ketergantungan, melainkan mendorong kemandirian warga pascabencana.
Dukungan Pemerintah Daerah Kota Padang
Sementara itu Wali Kota Padang Fadly Amran yang mendampingi Menteri PU mendukung penuh langkah percepatan penanganan yang dilakukan pemerintah pusat. Ia berharap proses pemulihan dapat berjalan cepat sehingga aktivitas dan kegiatan masyarakat segera kembali normal.
"Kami mengapresiasi perhatian dan langkah cepat dari Bapak Menteri PUPR beserta jajaran. Pemerintah Kota Padang siap berkolaborasi dan mendukung penuh agar penanganan pascabanjir ini bisa segera diselesaikan dan masyarakat kembali merasa aman,” kata Fadly Amran.
Pemerintah Kota Padang menyatakan siap memperkuat koordinasi lintas sektor demi memastikan setiap langkah penanganan berjalan selaras dengan kebutuhan di lapangan. Sinergi pusat dan daerah dinilai menjadi kunci keberhasilan pemulihan pascabencana.
Peninjauan Infrastruktur dan Mitigasi Dampak Lanjutan
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur pascabanjir sekaligus memastikan langkah penanganan darurat, khususnya percepatan normalisasi aliran sungai guna mencegah dampak lanjutan bagi masyarakat sekitar.
Pemerintah pusat menilai bahwa evaluasi langsung di lapangan sangat penting untuk menentukan prioritas pekerjaan dan mengantisipasi kendala teknis yang mungkin muncul. Normalisasi sungai diharapkan dapat mengurangi risiko banjir berulang sekaligus meningkatkan daya tampung aliran air.
Dalam peninjauan itu, hadir pula Bupati Tanah Datar Eka Putra, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V di Sumatera Barat Naryo Widodo, Pj. Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, dan Kepala Dinas PUPR Kota Padang Tri Hadyanto.
Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan kuatnya komitmen lintas lembaga dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak.