JAKARTA - Indonesia menegaskan percepatan aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebagai strategi utama menghadapi tantangan global.
Pemerintah menekankan transparansi, digitalisasi, serta kesiapan teknis di sektor lingkungan, perdagangan, dan ekonomi digital. Aksesi ini diharapkan bukan sekadar status keanggotaan, melainkan dorongan untuk menciptakan kebijakan nasional yang lebih berkualitas demi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional.
Pertemuan Tingkat Menteri dan Delegasi OECD
Pemerintah kembali menggelar rapat koordinasi Tingkat Menteri Tim Nasional OECD dengan Tim Delegasi OECD, dipimpin Deputy Secretary General OECD Amb. Frantisek Ruzicka.
Pertemuan ini menjadi yang keempat dalam rangka membahas percepatan aksesi Indonesia. Hadir dalam rapat, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Menteri PANRB, serta perwakilan kementerian lain yang membidangi sektor terkait.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, “Minggu ini Tim Sekretariat OECD sedang melakukan kunjungan untuk melihat langsung percepatan aksesi Indonesia dan persiapan tinjauan teknis.”
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia memberikan pembaruan terkait technical review, dengan fokus utama pada bidang lingkungan, perdagangan, dan ekonomi digital.
Selain itu, Airlangga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian agar percepatan aksesi dapat berjalan lancar.
Semua kementerian dan lembaga penanggungjawab bidang diminta aktif memberikan data, dokumentasi, dan pembaruan terkait kebijakan nasional agar OECD memiliki gambaran akurat mengenai kesiapan Indonesia.
Strategi Nasional dan Platform Digital
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 sebagai amandemen dari Keppres Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Aksesi OECD. Keppres ini menjadi dasar hukum koordinasi nasional aksesi OECD dan penugasan kementerian/lembaga terkait.
Selain itu, pemerintah telah membangun platform digital bernama Informasi Aksesi (INA) OECD, yang berfungsi sebagai wadah koordinasi, kolaborasi, serta transparansi informasi terkait aksesi.
Airlangga menjelaskan, “Sebagaimana disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini, Indonesia telah memanfaatkan platform digital dalam seluruh proses aksesi.”
Platform digital ini memungkinkan seluruh pihak terkait untuk mengunggah dokumen, memantau progres, dan menyinkronkan kebijakan nasional dengan standar OECD.
Transparansi ini dinilai penting agar proses aksesi tidak hanya terlihat di tingkat teknis, tetapi juga dapat diakses publik dan investor untuk memantau komitmen pemerintah.
Evaluasi oleh OECD dan Pencapaian Indonesia
Dalam pertemuan, Deputi Sekretaris Jenderal OECD František Ruži?ka menyampaikan paparan mengenai perkembangan aksesi Indonesia dari perspektif organisasi. Ia menilai progres keanggotaan Indonesia terlihat jelas (visible) dan prioritas yang ditetapkan Indonesia sudah sesuai arahan OECD.
Airlangga menambahkan, “Prioritas yang ditetapkan juga cocok, artinya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh OECD. Di tengah ketidakpastian global, keanggotaan Indonesia di OECD ini diharapkan dapat menavigasi ketidakpastian serta multilateralisme dan multipolarisme global.”
Evaluasi OECD ini mencakup berbagai aspek, termasuk kesiapan regulasi, tata kelola lingkungan, integrasi ekonomi digital, serta kepatuhan terhadap standar internasional. OECD menekankan pentingnya Indonesia menjaga konsistensi kebijakan, terutama dalam menghadapi perang dagang dan ketidakpastian ekonomi global.
Manfaat Aksesi untuk Kebijakan Domestik dan Global
Airlangga menegaskan bahwa tujuan utama aksesi Indonesia ke OECD adalah meningkatkan kualitas kebijakan domestik. “Proses aksesi Indonesia diharapkan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Aksesi diharapkan memberikan dampak positif pada berbagai sektor, termasuk lingkungan, perdagangan, energi, dan ekonomi digital. Indonesia dapat belajar dari praktik terbaik global, meningkatkan transparansi, serta memperkuat tata kelola pemerintahan.
Selain itu, aksesi dapat memperkuat posisi Indonesia dalam kancah internasional. Airlangga menambahkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam perjanjian internasional seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) mendapat apresiasi tinggi dari mitra global.
Hal ini menunjukkan bahwa aksesi OECD dapat mendukung strategi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Tantangan dan Optimisme ke Depan
Meski progres aksesi berjalan positif, Airlangga mengingatkan adanya tantangan global yang harus diantisipasi, termasuk perubahan cepat dalam ekonomi digital dan tekanan geopolitik. “Kami juga menyampaikan dan memperlihatkan kepada OECD bahwa proses yang Indonesia lakukan adalah transparan dan terbuka,” pungkasnya.
Optimisme juga didukung oleh kesiapan pemerintah dalam hal koordinasi nasional, digitalisasi informasi, dan sinergi antar-kementerian.
Dengan demikian, aksesi Indonesia ke OECD bukan hanya tentang status formal, tetapi juga menjadi alat strategis untuk meningkatkan kualitas kebijakan, ketahanan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Airlangga berharap aksesi ini akan mendorong inovasi, penguatan regulasi berbasis data, dan kolaborasi internasional yang produktif. Proses ini menjadi bukti komitmen Indonesia dalam membangun tata kelola negara yang modern, transparan, dan responsif terhadap tantangan global.